Mantan Kades Peracak Segera Disidang Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa

Berkas perkara dugaan korupsi mantan Kades Peracak Kecamatan Bunga Mayang, OKU Timur periode 2012-2018, berinisial AH (51), yang merugikan negara sebesar Rp485 juta dilimpahkan penyidik Unit Pidkor Sat Reskrim Polres OKU Timur ke Kejakasaan setempat.

Kasat Reskrim Polres OKU Timur AKP Apromicho didampingi Kanit Tipikor Ipda Heri pada Senin (29/11/2021) mengatakan, terungkapnya kasus korupsi ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa diduga terjadi penyalahgunaan dana desa (DD) dari APBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di bidang pembangunan di Desa Peracak, Kecamatan Bunga Mayang, pada Senin 1 Maret 2021.

Pembangunan 2017 digunakan untuk pembangunan tembok penahan tanah dengan anggaran biaya Rp268.968.500,-. Pembangunan plat deuker dengan anggaran biaya sebesar RP 29.127.450,-. Pembangunan rambat cor beton sebesar Rp111.087.498,- Pembangunan badan jalan sebesar Rp.198.869.300,-

Sedangkan pada 2018 pembangunan jalan cor dengan panjang 181,9 meter dengan dana sebesar Rp 261.072.300,- pembangunan jalan cor dengan panjang 450 Meter sebesar RP 367.911.600,- yang diduga telah dilakukan oleh mantan Kades tersebut.

“Karena berdasarkan bukti yang cukup melakukan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan bantuan dana desa (APBN) Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Pasal yang disangkakan pasal 3 nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana,”terangnya.

Berdasarkan hasil audit PKKN oleh BPKP perwakilan Sumatera Selatan tanggal 24 September 2021 atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan dana desa (APBN) di Desa Peracak, Kecamatan Bunga Mayang. “Pada 2017 kerugian negara sebesar Rp 172.087.530,26 berupa fisik jalan cor, plat deuker dan tembok penahan tanah. Sedangkan pada 2018 kerugian negara sebesar Rp 313.261.158,00 berupa bangunan fisik jalan cor yang dilakukan tersangka. Akibatnya negara telah dirugikan sebesar Rp485.348.688,26 sesuai laporan hasil audit BPKP,” terangnya.